Berita Terbaru

Layak Kunjung

Advertisement Singkat Url


Masukkan link url panjang di kolom, klik shrink dan copy hasilnya. Dan viola!!

    Jejak Website

    GRUP SEWA JUAL BELI

    Ikuti Situs Via Email

Papua Juga Indonesia

Indonesia

Biaya meng"Indonesia"kan Papua berpuluh kali lipat dana untuk membangun Jawa. Dibutuhkan kerelaan premium bersubsidi dialihkan ke daerah terpencil yang 71 tahun lamanya belum "merdeka".


Jika di bagian barat Indonesia merasa kenaikan BBM bagi beberapa kalangan terasa berat belakangan ini, justru di Indonesia timur berpuluh tahun lamanya telah terlebih dulu kesulitan memperoleh BBM dengan harga berlipat sekalipun. Sehingga berimbas pada kebutuhan hidup lain.

Harga barang dan material bangunan di Papua cukup mahal sehingga berdampak pada ongkos kontruksi yang harus dibayar. Di Timika misalnya, ongkos konstruksi di wilayah ini bisa mencapai Rp 19 juta per meter persegi.

Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni, mengungkapkan bahwa harga semen di Timika mencapai Rp 2,5 juta per sak. “Harga paku, dan kayu tiga kali lipat dibanding harga di daerah lain,” ungkapnya kepada Kompas, 16/02.

Tingginya harga material ini, kata Natalis, disebabkan oleh biaya angkut yang mahal dan juga stok terkadang tidak tersedia. “Harga bahan bakar minyak premium (BBM) Rp 60.000 per liter, dan solar Rp 50.000 per liter,” terangnya.

Indonesia Timur
Kendala tingginya ongkos konstruksi tidak hanya terjadi di Kabupaten Intan Jaya, juga hampir di sebagian besar kawasan Papua lainnya.

Menurut Direktur Utama PT Rajawali Papua Mandiri, Albert Tasidjawa, di Jayapura, Wamena, Timika, Merauke, dan terutama di pegunungan tengah, tingginya ongkos konstruksi sangat memberatkan kontraktor.

"Itu belum bicara social cost yang justru lebih mahal ketimbang ongkos konstruksinya sendiri. Misalnya saya mau bangun jembatan dan normalisasi sungai di Timika. Nilai proyek hanya Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar, tapi karena ada kendala non-teknis, biaya membengkak tiga kali lipat," tutur Albert.

Kendala non-teknis yang mendongkrak ongkos sosial lebih tinggi adalah  klaim tanah ulayat, dan juga mekansme sosial tradisional yang masih berlaku di Papua. Selain juga masalah sosial lainnya seperti keamanan.

"Oleh karena itu, kami berharap pemerintah segera mempercepat pembangunan infrastruktur dasar jalan dan jembatan agar biaya transportasi dan angkut barang tidak melebihi nilai proyek. Selain jalan, pemerintah harus segera memikirkan untuk membangun rel kereta supaya lebih cepat dan efektif," harap Albert.

Semoga pemerataan pembangunan di Indonesia dapat dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Makin baik dikelola oleh pembuat kebijakan negeri ini.


Terbitkan Komentar

Tidak ada komentar:

Berikan Tanggapan Anda